Surat Edaran Menteri Kesehatan no 132 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Surat Edaran Menteri Kesehatan no 132 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program nasional STBM telah berjalan sejak tahun 2008, namun masih banyak daerah yang enggan ataupun ragu melaksanakannya dengan berbagai argumen. Walau telah terbit Keputusan Menkes tentang STBM, berbagai pihak masih merasa belum mantap untuk segera terjun menggerakkan masyarakat mewujudkan kondisi sanitasi total. Dalam surat edaran yang ditujukan bagi para Gubernur ini, Menteri Kesehatan menyampaikan perlunya pemerintah daerah untuk melaksanakan hal-hal berikut: Verifikasi desa/kelurahan STBM. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi (demand) melalui metoda pemicuan dan pemasaran sanitasi. Pencapaian minimal satu desa/kelurahan terverifikasi Stop BABS (ODF/SBS) setiap tahunnya untuk setiap wilayah kerja Puskesmas. Peningkatan status desa/kelurahan SBS menjadi desa/kelurahan STBM. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan para pemain dan penggiat STBM di daerah bisa mendapatkan tambahan dukungan baru untuk melakukan advokasi dan mengembangkan program STBM lebih lanjut. Artikel terkait: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Indonesia Pembiayaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) bisa menggunakan dana BOK berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013 Pencarian:sanitasi dan air minumsanitasi lingkungan adalahkarya tulis sanitasi dan air minum


Posted in Air Minum dan Sanitasi, Peraturan, PUSTAKA, Sanitasi lingkungan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM, Surat Edaran and tagged

Target Desa Intervensi STBM Sudah Tercapai

Target Desa Intervensi STBM Sudah Tercapai. Program nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) memiliki target 11.000 desa yang melaksanakan STBM (desa intervensi) yang harus dicapai di akhir tahun 2012. Tahun ini, target tersebut sukses terlampaui. Indonesia memiliki komitmen dalam RPJMN 2009-2014 untuk mewujudkan kondisi Indonesia Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Sasaran ini dibagi dua yaitu dalam bentuk sistem pengolahan limbah terpusat (off-site) bagi 10 persen penduduk dan bentuk sistem pengolahan limbah setempat (on-site) bagi 90 persen penduduk. STBM sebagai program nasional, bersama program-program sanitasi lainnya memiliki peran dalam memenuhi sasaran RPJMN pada bagian pengolahan limbah on-site. Peran ini terlihat dalam target Renstra Kemenkes dengan target 20.000 desa yang melaksanakan STBM atau biasa disebut dengan desa intervensi STBM. Jumlah pencapaian target desa intervensi pada 2012 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Dilihat dari grafik di atas, terjadi penambahan capaian yang cukup besar yaitu sekitar 3000 desa di kuartal akhir dari tahun 2012. Hal ini bisa jadi karena pelaku STBM memicu kinerjanya secara total di akhir tahun. Adapun 5 provinsi dengan sumbangan terbesar untuk capaian desa intervensi STBM adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat Sementara itu, pada  tahun 2013 ini target desa intervensi sebanyak 16.000. Apabila kinerja STBM pada kuartal akhir 2012 bisa dipertahankan, maka target 2013 optimis dapat  dicapai pada pertengahan tahun ini. Sumber: Target Desa Intervensi STBM Sudah Tercapai Pencarian:pengertian sanitasi dan air minummakalah sanitasi total berbasis masyarakatmakalah sanitasi dan air minumpeduli sanitasi dan air minummakalah sanitasi air minummateri tentang sanitasi Continue Reading →


Posted in Air Minum dan Sanitasi, Indonesia, Sanitasi lingkungan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM and tagged

Pembiayaan STBM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013

Pembiayaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) bisa menggunakan dana BOK berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013. Pelaku STBM di daerah sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan pembiayaan untuk pelaksanaan program STBM. Walaupun pemerintah pusat sudah sering memberikan sosialisasi bahwa dana BOK bisa digunakan, namun banyak staf pemerintah daerah yang ragu-ragu. Alasan yang biasa disebut adalah dalam Juknis BOK tidak disebutkan secara jelas bahwa dana tersebut bisa untuk STBM. Dengan turunnya Juknis BOK 2013, mudah-mudahan bisa memberikan keberanian pada pemerintah daerah untuk mengakses dana ini demi kelancaran pelaksanaan dan suksesnya pencapaian target STBM. Dalam Juknis ini, STBM masuk dalam salah satu upaya kesehatan prioritas untuk penggunaan dana BOK. Upaya kesehatan prioritas yang dimaksud adalah upaya promotif dan preventif dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7. STBM merupakan upaya kesehatan promotif preventif untuk mencapai MDGs target/goal 7. STBM juga disebutkan sebagai salah satu dari beberapa kegiatan upaya kesehatan prioritas ini. Juknis BOK 2013 ini berbentuk Peraturan Menteri Kesehatan RI No 59/Menkes/PER/XII/2012. Sila download dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Tulisan terkait: Pedoman/panduan/petunjuk penggunaan sistem monitoring dan evaluasi program STBM berbasis sms dan website Katalog Informasi Pilihan Sarana Sanitasi untuk kegiatan PAM STBM Integrasi STBM dalam PPSP berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah Pencarian:juknis bok 2013surat edaran menteri dalam negeri nomor 660/4919/SJbantuan operasional kesehatan 2013


Posted in Air Minum dan Sanitasi, Peraturan, Peraturan Menteri, Sanitasi lingkungan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM and tagged ,