Surat Edaran Menteri Kesehatan no 132 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Surat Edaran Menteri Kesehatan no 132 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program nasional STBM telah berjalan sejak tahun 2008, namun masih banyak daerah yang enggan ataupun ragu melaksanakannya dengan berbagai argumen. Walau telah terbit Keputusan Menkes tentang STBM, berbagai pihak masih merasa belum mantap untuk segera terjun menggerakkan masyarakat mewujudkan kondisi sanitasi total. Dalam surat edaran yang ditujukan bagi para Gubernur ini, Menteri Kesehatan menyampaikan perlunya pemerintah daerah untuk melaksanakan hal-hal berikut: Verifikasi desa/kelurahan STBM. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi (demand) melalui metoda pemicuan dan pemasaran sanitasi. Pencapaian minimal satu desa/kelurahan terverifikasi...

Target Desa Intervensi STBM Sudah Tercapai

Target Desa Intervensi STBM Sudah Tercapai. Program nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) memiliki target 11.000 desa yang melaksanakan STBM (desa intervensi) yang harus dicapai di akhir tahun 2012. Tahun ini, target tersebut sukses terlampaui. Indonesia memiliki komitmen dalam RPJMN 2009-2014 untuk mewujudkan kondisi Indonesia Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Sasaran ini dibagi dua yaitu dalam bentuk sistem pengolahan limbah terpusat (off-site) bagi 10 persen penduduk dan bentuk sistem pengolahan limbah setempat (on-site) bagi 90 persen penduduk. STBM sebagai program nasional, bersama program-program sanitasi lainnya memiliki peran dalam memenuhi sasaran RPJMN pada bagian pengolahan limbah on-site. Peran ini terlihat dalam target Renstra...

Pembiayaan STBM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013

Pembiayaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) bisa menggunakan dana BOK berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013. Pelaku STBM di daerah sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan pembiayaan untuk pelaksanaan program STBM. Walaupun pemerintah pusat sudah sering memberikan sosialisasi bahwa dana BOK bisa digunakan, namun banyak staf pemerintah daerah yang ragu-ragu. Alasan yang biasa disebut adalah dalam Juknis BOK tidak disebutkan secara jelas bahwa dana tersebut bisa untuk STBM. Dengan turunnya Juknis BOK 2013, mudah-mudahan bisa memberikan keberanian pada pemerintah daerah untuk mengakses dana ini demi kelancaran pelaksanaan dan suksesnya pencapaian target STBM. Dalam Juknis ini, STBM masuk dalam salah satu upaya...

Integrasi STBM dalam PPSP berdasarkan SE MenDagri 2012

Integrasi STBM dalam PPSP berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah. Surat Edaran Mendagri No 660/4919/SJ untuk mengatur pengelolaan program PPSP di daerah telah turun. Program PPSP memiliki daya ungkit cukup besar dalam meningkatkan kepedulian para pengambil keputusan di daerah untuk memperhatikan sektor sanitasi. Kepedulian ini bisa dilihat dengan terbentuknya AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi). Kepedulian tersebut mewujud pula dalam komitmen pembiayaan sanitasi. Dengan adanya komitmen ini yang berbentuk memorandum program, pelaku STBM di daerah akan sangat terbantu karena pembiayaan pelaksanaan STBM bisa dijamin. STBM sebagai salah satu program...